Kabarborneoraya.com : Kalimantan Selatan Memasuki dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai persoalan ekonomi, sosial, lingkungan, pemberantasan korupsi, hingga pembangunan desa menjadi sorotan publik. Sejumlah kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat, khususnya masyarakat kecil di daerah.
Ketua KPMB, Bahauddin, menilai bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program nasional. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang digelontorkan, atau pembangunan fisik yang terlihat, tetapi harus dilihat dari dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Bahauddin menegaskan bahwa pemerintah perlu mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Mulai dari persoalan daya beli yang dirasakan sebagian warga, tekanan biaya hidup, kondisi lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, hingga efektivitas program-program prioritas nasional yang pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami ingin melihat sejauh mana janji-janji pemerintah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai program terlihat besar di atas kertas, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh rakyat,” tegas Bahauddin.
1. Nilai Tukar Rupiah dan Tekanan Ekonomi Masyarakat
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika rupiah mengalami tekanan, masyarakat patut mencermati dampaknya terhadap harga barang impor, bahan baku industri, biaya produksi, serta harga kebutuhan yang bergantung pada komponen impor.
Bahauddin menilai pemerintah harus memperkuat kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, melindungi daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Menurutnya, masyarakat kecil tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling merasakan dampak tekanan ekonomi. Para pekerja, petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan kebijakan yang konkret dan terukur.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana kondisi ekonomi nasional diterjemahkan menjadi kesejahteraan di tingkat rumah tangga. Jangan hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi perhatikan juga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, membayar pendidikan, memenuhi kebutuhan kesehatan, dan mempertahankan usaha mereka,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional tidak hanya menguntungkan kelompok usaha besar, tetapi turut memberikan ruang bagi UMKM dan ekonomi kerakyatan untuk tumbuh.
2. Kabut Asap dan Karhutla, Perlindungan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Selain persoalan ekonomi, Bahauddin menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan.
Menurutnya, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kualitas hidup warga yang terdampak.
Ketika kebakaran terjadi, masyarakat harus menghadapi berbagai risiko, mulai dari gangguan pernapasan akibat paparan asap hingga terganggunya aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperkuat upaya pencegahan, penanganan titik api, pemulihan lahan, serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum.
Bahauddin meminta agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah meluas. Pemerintah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, sumber air, sarana pemantauan, serta dukungan anggaran yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing daerah.
“Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat kembali menghadapi kabut asap dan pemerintah baru bergerak setelah kebakaran meluas. Pencegahan harus diperkuat sejak awal. Keselamatan masyarakat dan lingkungan harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengalokasian bantuan dan anggaran penanganan karhutla. Daerah dengan tingkat kerawanan dan dampak kebakaran yang tinggi harus memperoleh perhatian berdasarkan data, kebutuhan lapangan, serta tingkat urgensi penanganan.
3. Daya Beli Masyarakat Menurun, Pemerintah Jangan Menutup Mata
Bahauddin turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai tekanan biaya hidup dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, persoalan daya beli perlu menjadi indikator penting dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, pendidikan, perumahan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi beban yang harus diperhitungkan secara serius, terutama bagi keluarga yang penghasilannya tidak mengalami peningkatan berarti.
Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan pengupahan, perlindungan sosial, pengendalian harga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan secara efektif.
Bahauddin mengingatkan bahwa kondisi masyarakat tidak dapat dinilai hanya melalui statistik nasional. Pemerintah perlu melihat perbedaan kondisi antara masyarakat perkotaan, perdesaan, wilayah terpencil, serta daerah yang akses ekonominya masih terbatas.
“Kalau masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, berarti pemerintah harus mengevaluasi apakah kebijakan yang dijalankan sudah benar-benar menyentuh persoalan di lapangan. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat, bukan sekadar banyaknya program,” tegasnya.
4. Korupsi Terus Menjadi Tantangan Serius
Dalam bidang penegakan hukum, Bahauddin menilai pemberantasan korupsi harus tetap menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo–Gibran. Berbagai dugaan penyimpangan anggaran dan perkara korupsi yang muncul di ruang publik menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang negara harus terus diperkuat.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara harus dipergunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengurangi kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan, dan memperlebar ketimpangan sosial.
Bahauddin meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta memperbaiki sistem pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, independen, dan tidak tebang pilih.
“Pemberantasan korupsi jangan hanya menjadi slogan politik. Setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus memberikan ruang yang aman bagi masyarakat dan kelompok pemerhati kebijakan publik untuk menyampaikan kritik maupun laporan dugaan penyimpangan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum.
5. Program Makan Bergizi Gratis Harus Menjangkau Daerah 3T Secara Maksimal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian luas. Bahauddin menilai tujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak merupakan hal penting, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kesiapan daerah, kualitas pelayanan, dan pemerataan penerima manfaat.
Ia menyoroti tantangan yang dihadapi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dalam banyak kasus memiliki keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas penyimpanan bahan pangan, tenaga pelaksana, serta rantai pasok yang tidak semudah di wilayah perkotaan.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak dapat diukur hanya dari jumlah dapur yang dibangun atau banyaknya porsi makanan yang didistribusikan. Pemerintah juga harus memastikan makanan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, layak disajikan, dan diterima secara rutin oleh kelompok sasaran.
“Program MBG jangan sampai lebih mudah dilaksanakan di kota-kota besar, sementara anak-anak di wilayah terpencil justru menghadapi kendala distribusi dan keterbatasan pelayanan. Kalau tujuannya meningkatkan gizi generasi bangsa, maka anak-anak di daerah 3T juga harus mendapatkan perhatian yang serius,” ungkap Bahauddin.
Ia mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, termasuk transparansi anggaran, pengawasan kualitas makanan, penanganan keluhan, serta keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal sebagai pemasok apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Dengan demikian, MBG diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
6. Pengurangan Dana Desa, Pembangunan Desa Jangan Sampai Terhambat
Persoalan lain yang menjadi perhatian Ketua KPMB adalah kebijakan pengalokasian Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Bahauddin menilai desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Banyak kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan lingkungan, sarana air bersih, sanitasi, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan sosial, memerlukan perencanaan serta dukungan pembiayaan yang memadai.
Apabila terjadi pengurangan ruang fiskal atau perubahan prioritas penggunaan Dana Desa, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan kebijakan tersebut, dampaknya terhadap program yang telah direncanakan, serta langkah mitigasi agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.
Ia menekankan bahwa persoalan Dana Desa tidak boleh dilihat hanya dari sisi penghematan anggaran. Pemerintah harus memperhitungkan kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kebutuhan infrastruktur, dan kemampuan fiskal masing-masing desa.
“Jangan sampai desa dituntut mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi ruang anggarannya semakin terbatas tanpa solusi yang jelas. Pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tidak mematikan inisiatif pembangunan desa,” tegasnya.
Bahauddin juga mengingatkan agar pemerintah desa tetap menjalankan perencanaan dan penganggaran secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan. Keterbatasan anggaran harus direspons dengan penentuan prioritas yang tepat, bukan dengan mengabaikan kebutuhan dasar warga.
7. KDMP Harus Dievaluasi agar Tidak Jauh dari Harapan Masyarakat
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu program yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kegiatan usaha di tingkat desa maupun kelurahan.
Namun, menurut Bahauddin, pembentukan kelembagaan koperasi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan program. Koperasi membutuhkan perencanaan bisnis yang realistis, pengurus yang kompeten, tata kelola yang transparan, akses pasar, dukungan permodalan yang bertanggung jawab, serta pengawasan yang memadai.
Ia mengingatkan agar pembangunan fasilitas, pengadaan barang, dan penyaluran dukungan program tidak mendahului kesiapan kelembagaan serta kebutuhan nyata masyarakat setempat.
Setiap desa dan kelurahan memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Karena itu, model usaha KDMP harus disesuaikan dengan potensi lokal, kemampuan sumber daya manusia, kebutuhan warga, dan peluang pasar.
“Jangan sampai KDMP hanya ramai pada tahap pembentukan, pembangunan gedung, atau pengadaan fasilitas, tetapi setelah itu tidak memiliki kegiatan usaha yang berkelanjutan. Koperasi harus hidup, memiliki transaksi yang sehat, memberikan manfaat kepada anggota, dan mampu memperkuat ekonomi desa,” katanya.
Bahauddin meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pengurus, kelayakan usaha, kebutuhan pasar, mekanisme pembiayaan, serta potensi risiko utang dan kerugian. Masyarakat desa juga harus memperoleh informasi yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pengawasan koperasi.
Menurutnya, keberhasilan KDMP seharusnya diukur dari manfaat ekonomi yang nyata, peningkatan aktivitas usaha, kesempatan kerja, dan penguatan posisi masyarakat sebagai pelaku ekonomi.
8. Lapangan Kerja dan Nasib UMKM Perlu Mendapat Perhatian Lebih Besar
Bahauddin juga menilai bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi bagian penting dari evaluasi pemerintahan. Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak, kepastian penghasilan, serta kesempatan meningkatkan keterampilan agar mampu menghadapi perubahan ekonomi.
Di sisi lain, UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau, kemudahan perizinan, pendampingan usaha, dan akses pasar yang lebih luas. Kebijakan yang terlalu berbelit atau biaya usaha yang meningkat dapat menyulitkan pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Ia meminta pemerintah memastikan program pembangunan nasional memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal secara adil dan transparan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi yang sehat tidak hanya bertumpu pada proyek besar, tetapi juga pada kekuatan ekonomi masyarakat yang tersebar di desa, kecamatan, dan kabupaten.
“Pemerintah harus memperkuat ekonomi dari bawah. Petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, dan pelaku UMKM membutuhkan kebijakan yang membantu mereka bertahan sekaligus berkembang. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
9. Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Publik Harus Diperkuat
Ketua KPMB tersebut turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, termasuk daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, dan infrastruktur dasar.
Menurutnya, pemerintah harus menghindari pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada angka capaian nasional tanpa memperhatikan kesenjangan antardaerah.
Program pemerintah pusat harus diselaraskan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah desa juga perlu diperkuat agar program tidak tumpang tindih dan anggaran dapat digunakan secara efektif.
Bahauddin menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan harus terlihat dari membaiknya pelayanan publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih merata.
10. Pemerintah Harus Terbuka terhadap Kritik dan Evaluasi
Bahauddin menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintahan bukan berarti menolak seluruh program pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang diperlukan agar kebijakan publik berjalan sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat.
Ia meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik, terutama yang disampaikan berdasarkan fakta, data, dan persoalan nyata di lapangan.
Menurutnya, pemerintah harus berani mengakui apabila terdapat program yang belum berjalan maksimal, kemudian melakukan perbaikan secara terukur. Kebijakan yang tidak efektif perlu diperbaiki, sedangkan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat harus diperkuat.
Ia juga mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan organisasi masyarakat, kelompok pemuda, akademisi, pelaku usaha, petani, nelayan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Pemerintah tidak boleh hanya mendengar laporan yang menyenangkan. Keluhan masyarakat juga harus didengar. Jika ada program yang belum maksimal, evaluasi dan perbaiki. Jangan sampai anggaran sudah besar, tetapi persoalan masyarakat tetap tidak terselesaikan,” ungkapnya.
Bahauddin menegaskan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan momentum untuk menilai arah pembangunan nasional secara objektif. Persoalan nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat, karhutla dan kabut asap, pemberantasan korupsi, pelaksanaan MBG di daerah 3T, kebijakan Dana Desa, serta efektivitas KDMP,Narkoba dan Politik Luar Negeri hingga persoalan ekonomi Global harus menjadi bagian dari agenda evaluasi pemerintah.
Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada pencapaian program prioritas, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang berada di lapisan bawah.
Menurutnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu memberikan rasa keadilan, memperkuat ekonomi rakyat, menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat atau daerah yang tertinggal.
“Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran masih memiliki kesempatan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pembenahan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar janji manis, melainkan bukti nyata yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Bahauddin.. (Kbr)
KPMB berharap pemerintah menjadikan berbagai kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan anggaran, serta memastikan setiap program nasional dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.
0 Komentar