Kabarborneoraya.com : Kalimantan Selatan Tahun 2025 menjadi momentum refleksi penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan dalam menilai capaian pembangunan sekaligus berbagai persoalan yang masih dihadapi. Sepanjang tahun ini, Kalimantan Selatan mengalami dinamika yang cukup kompleks, mulai dari pembangunan infrastruktur, isu lingkungan, pelayanan publik, hingga penegakan hukum serta dugaan KKN oleh Aparat Penegak Hukum.
Di sektor pembangunan, pemerintah daerah terus mendorong percepatan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Sejumlah proyek strategis dinilai membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi daerah. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah terkait pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan sepanjang 2025. Permasalahan banjir, pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan pertambangan, serta pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat sipil, mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam pengawasan dan penegakan aturan lingkungan demi keberlanjutan alam Kalimantan Selatan.
Di bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin menguat. Masyarakat berharap reformasi birokrasi tidak hanya sebatas wacana, tetapi diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, adil, dan bebas dari praktik penyimpangan. Momentum Hari Antikorupsi Nasional (HAKORDIA) 2025 juga menjadi pengingat pentingnya komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi di daerah dan jangan sampai terulang kembali OTT KPK di tahun 2026.
Memasuki tahun 2026, harapan besar disematkan pada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Masyarakat berharap adanya langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan banjir dan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat kecil,Serta perlunya hadir pemerintah di tengah tengah suasana Bencana Alam tahunan.
Selain itu, tahun 2026 diharapkan menjadi tahun penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Dengan evaluasi menyeluruh atas perjalanan tahun 2025, Kalimantan Selatan diharapkan mampu melangkah lebih baik di tahun mendatang demi kesejahteraan seluruh masyarakat..(kbr)
By
Bahauddin
(Ketua KMPB Kalimantan Selatan)
0 Komentar