Kabarborneoraya.com : Banjarmasin Rencana pembongkaran billboard di sejumlah titik lokasi oleh Satpol PP Kota Banjarmasin, menuai protes dari APINDO Kalimantan Selatan.
APINDO membentuk Tim Advokasi dan melayangkan surat kepada Walikota Banjarmasin, guna membantu dan mendampingi anggotanya yang usahanya diancam ditertibkan Pemko Banjarmasin secara serampangan. Kenapa dianggap serampangan, karena penertibannya tidak teliti, tidak cermat, bahkan tidak arif dan sangat jauh dari menjamin atmosfir dalam berusaha.
Noorhalis Majid, Tim Advokasi DPP APINDO mengatakan, “melihat iklim usaha yang tidak terlalu menggembirakan saat ini, mestinya Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong berbagai pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, bukan justru mematikan usaha dan mengancam hilangnya pekerjaan para karyawan. Apalagi terhadap usaha legal yang memiliki izin serta mematuhi berbagai ketentuan, termasuk pajak”.
Lebih lanjut ia mengatakan, Tim Advokasi DPP APINDO Kalimantan Selatan, menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut dan akan mendampingi dengan memperjuangan rasa keadilan dan kepastian kepada para pengusaha anggota APINDO. Harus diketahui, rencana tindakan yang akan dilakukan Satpol PP Kota Banjarmasin, memberi dampak besar terhadap nasib pengusaha dan pekerja.
Tim Advokasi DPP APINDO menyarankan kepada Walikota Banjarmasin agar menyelesaikan kasus ini dengan arif dan bijaksana, dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang ditindak untuk dapat berdialog, bermusyawarah, guna menyelesaikan semua persoalan dengan sebaik-baiknya, demi menjaga kepastian dan kelangsungan berusaha.
“Walikota Banjarmasin hendaknya menjadi pengayom dan pelindung bagi para pengusaha, agar setiap usaha yang dilakukan dapat membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana pun, kota ini perlu partisipasi para pengusaha untuk membangun kota, serta menciptakan lapangan pekerjaan, apalagi di tengah kemampuan Pemko yang sangat terbata”, kata Noorhalis Majid.. (Kbr)
0 Komentar