Kabarborneoraya.com : Banjarmasin Maraknya pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa pekan terakhir menuai kritik keras dari masyarakat. Gangguan pasokan listrik yang berulang dinilai telah mengganggu aktivitas rumah tangga, dunia usaha, pelayanan publik, hingga sektor pendidikan.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua KMPB mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng. Bahkan, Ketua KMPB secara tegas meminta agar General Manager PLN UID Kalselteng dicopot dari jabatannya apabila dinilai tidak mampu mengatasi persoalan kelistrikan yang terus berulang.
Menurut Ketua KMPB, masyarakat Kalimantan Selatan menjadi korban akibat seringnya pemadaman listrik yang terjadi tanpa adanya solusi yang benar-benar memberikan kepastian. Meski PLN telah beberapa kali memberikan penjelasan mengenai gangguan sistem interkoneksi serta adanya sejumlah pembangkit yang masih dalam tahap pemulihan maupun pemeliharaan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tetap harus menghadapi pemadaman bergilir yang berdampak luas.
"Kami meminta Menteri BUMN untuk segera turun tangan. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan. Jika memang General Manager PLN UID Kalselteng tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal dan menyelesaikan persoalan ini, maka sudah seharusnya dilakukan pergantian pimpinan," tegas Ketua KMPB.
Ia menilai listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya. Ketika pemadaman terjadi berulang kali dalam waktu yang cukup lama, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada pasokan listrik.
Selain itu, pemadaman listrik juga berdampak pada pelayanan kesehatan, kegiatan belajar mengajar, usaha mikro, hingga penyimpanan bahan makanan yang membutuhkan pendingin. Banyak pelaku usaha mengaku mengalami kerugian akibat aktivitas produksi terganggu dan peralatan elektronik berisiko mengalami kerusakan ketika listrik padam secara tiba-tiba.
Bahauddin Ketua KMPB menegaskan bahwa evaluasi terhadap jajaran manajemen PLN harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, apabila persoalan yang sama terus berulang tanpa adanya langkah perbaikan yang nyata, maka pergantian pimpinan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami tidak ingin masyarakat hanya diberikan janji-janji perbaikan. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa kejadian seperti ini tidak terus berulang. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan," ujarnya.
Sebelumnya, pihak PLN menjelaskan bahwa pemadaman terjadi akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi dan berkurangnya pasokan daya karena beberapa pembangkit masih menjalani proses pemulihan maupun pemeliharaan. PLN juga menyatakan terus melakukan percepatan pemulihan sistem dan menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal secara bertahap.
KMPB berharap pemerintah pusat, khususnya Menteri BUMN, tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat Kalimantan Selatan. Organisasi tersebut meminta adanya langkah konkret berupa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN UID Kalselteng, peningkatan keandalan infrastruktur kelistrikan, serta penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab maupun jadwal pemulihan apabila terjadi gangguan.
Menurut Ketua KMPB, pelayanan kelistrikan yang andal merupakan hak seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian yang berdampak pada kepentingan publik harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BUMN tetap terjaga..(kbr)
0 Komentar